Perdes APBDes 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

KECAMATAN PABELAN

                        KEPALA DESA BEJATEN

Jalan Pasar Pahing No 01 ( 085300240052

BEJATEN – 50771

 

PERATURAN DESA BEJATEN KECAMATAN PABELAN

 KABUPATEN SEMARANG

NOMOR   3    TAHUN 2014

TENTANG

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN  ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJATEN,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan desa;
		b.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan guna memperlancar pelaksanaan program umum dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, perlu ditetapkan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
		c.	bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam   huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2015 ;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa    Tengah ;
		2.	Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra  Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958  Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
		3.	Undang - undang Nomor 28 tahun 1999  tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme        ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951 ) ;
		4.	Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296) ;
		5.	Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
		6.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
		7.	Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
		8.	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) ;
		9.	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
		10.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
		11.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
		12.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2044 tentang Pemerintah Daerah  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
		13.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           Nomor 3079) ;
		14.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya  Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor  3500) ;
		15.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ) ;
		16.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4579 ) ;
		17.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595 ) ;
		18.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012  tentang  Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
		19.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  tentang  Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
		20.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  tentang  Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara   ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
		21.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
		22.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
		23.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
		24.	Peraturan Daerah Kabupaten semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang      Dana Alokasi Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7) ;
		25.	Peraturan Daerah Kabupaten semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran       Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 ) ;
		26.	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah  Kabupaten Semarang Tahun 2006 nomor 19 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten semarang    Nomor 14);
		27.	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa ( Lembaran Daerah  Kabupaten Semarang Tahun 2006 nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten semarang Nomor 16);
		28.	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang      Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten semarang Nomor 13 ) ;
		29.	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang    Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran   Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14);
		30.	Peraturan  Bupati Semarang  Nomor 90 Tahun 2014  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita  Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015        Nomor 90) ;
		31.	Peraturan  Bupati Semarang  Nomor 1 Tahun 2015  tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kbupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 1) ;
		32.	Peraturan Desa Bejaten Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  Tahun 2013-    2019 ;
		33	Peraturan Desa Bejaten Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa  Tahun 2015 ;

Dengan Kesepakatan  Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN DESA BEJATEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1.

Pendapatan desa

Rp.

895,858,000,-

2.

Belanja desa

a.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp.

240,029,400,-

b.

Bidang Pembangunan

Rp.

419,153,000,-

c.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp.

2.000.000,-

d.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp.

234,675,600,-

e.

Bidang Tak Terduga

Rp.

0,-

Jumlah Belanja

Rp .

895.858.000,-

Surplus / Defisit

Rp.

……………..

3.

Pembiayaan desa

a.

Penerimaan Pembiayaan

Rp.

b.

Pngeluaran  Pembiayaan

Rp.

Selisih Pembiayaan  (a – b )

Rp.

………………..

Pasal  2

Uraian  lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan  dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan  Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan /atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

     Ditetapkan di Bejaten

     pada tanggal 29 Januari 2015

    KEPALA DESA BEJATEN,

       SALAFUDDIN ROFIQ

        Diundangkan di Bejaten

      pada tanggal : 29 Januari 2015

     SEKRETARIS DESA BEJATEN

                 NUR CHOLIS

LEMBARAN DESA BEJATEN KABUPATEN SEMARANG  TAHUN 2015 NOMOR  3

Lampiran Peraturan Desa Bejaten
Nomor	:	3
Tahun	:	2015
Tentang	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA DESA BEJATEN  TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR REKENING				URAIAN	ANGGARAN	Keterangan
1				2	3	4
1				PENDAPATAN	895.858.000
1	1			Pendapatan Asli Desa	394.513.000
1	1	1		Hasil Usaha
1	1	2		Hasil Aset Desa	99.962.000
1	1	3		Swadaya,  Partisipasi dan Gotong  Royong	294.551.000
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1	2			Pendapatan Transfer	501,345,000
1	2	1		Dana Desa	76,981,000
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota	44,432,000
1	2	3		Alokasi Dana Desa	339,932,000
1	2	4		Bantuan Keuangan
1	2	4	1	Bantuan Provinsi	40,000,000
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota
1	3			Pendapatan Lain lain
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-
				JUMLAH PENDAPATAN	895.858.000
2				BELANJA	895.858.000
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	240.029.400
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	192.660.000
2	1	1	1	Belanja Pegawai:
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	108,000,000	ADD
				Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	80.400.000	PADes
				Tunjangan BPD	4,260,000	ADD
1				2	3	4
2	1	2		Operasional Perkantoran	47,369,400
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	47,369,400
				Alat Tulis Kantor	2,124,750	ADD
				Benda POS	390,000	ADD
				Belanja Cetak	740,400	ADD
				Pakaian Sragam Perangkat Desa Batik Lurik	2,000,000	ADD
				Belanja Konsumsi Penyenggaraan Rapat-rapat	3,450,000	ADD
				Perjalanan Dinas	1,620,000	ADD
				Pemeliharaan	4,650,000	ADD
				Belanja Rekening Air dan Listrik	846,000	PADes
				Belanja isi ulang LPG	216,000	PADes
				Belanja PBB Tanah Kas Desa	2,000,000	PADes
				Belanja Sragam PDL Linmas	5,200,000	PADes
				Honor	3,530,000
				Pengelola Keuangan Desa
				- Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan	550,000	ADD
				- PJOK	450,000	ADD
				- PJAK	400,000	ADD
				- Panlak	1,440,000	ADD
				- Tim Monitoring	690,000	ADD
2	1	2	3	Belanja Modal	6,700,000
				Komputer	6,700,000	ADD
				Net Book
2	1	3		Operasional BPD	3,000,000
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	ADD
				Operasional BPD	3,000,000	ADD
2	1	4		Operasional RT/ RW	4,680,000
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa	4,680,000	ADD
2	1	5		Jaminan Kesehatan Kades dan Perangkat Desa	3,222,250
2	1	5	2	Belanja Barang  dan Jasa	3,222,250
				Premi Asurnasi Kesehatan	3,222,250	ADD
1				2	3	4
2	1	6		Oprasional Intensifikasi PBB	3,000,000
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000
				Insentiv Pemungut PBB		ADD
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	419,153,000
2	2	1		Pengaspalan Jalan Dusun Krajan	94,694,000
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa	94,694,000
				Peralatan	5,200,000	ADD
				Matriyal	77,819,000	ADD
				Swadaya	11,675,000	Swad / Got
2	2	2		Pengaspalan Jalan Dusun Belon	89,381,000
2	2	2	2	Belanja Barang dan jasa
				Peralatan	3,550,000	DD
				Matriyal	73,431,000	DD
				Swadaya	12,400,000	Swad / Got
2	2	3		Pembangunan  Taluud  Jalan Rt.04 Rw,01	28,710,000
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa	28,710,000
				Matriyal	18,710,000	ADD
				Swadaya	10,000,000	Swad / Got
2	2	4		Rabat Beton Jalan Tanggul Akses ke Pasar Padaan	32,770,000
2	2	4	2	Belanja Barang dan Jasa	32,770,000
				Peralatan	600,000	ADD
				Matriyal	19,420,000	ADD
				Swadaya	12,750,000	Swad / Got
2	2	5		Pembangunan lanjutan Cor Balek + Slub Bale Desa	47,932,000
2	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	47,932,000
				Upah Kerja	9,600,000	BHPR
				Matriyal	34,832,000	BHPR
				Swadaya	3,500,000	Gotroy
2	2	6		Rehap Bale Desa	32,490,000
2	2	6	2	Belanja Barang dan Jasa	32,490,000
				Pemeliharaan Gedung BD	26,740,000	ADD
				Swadaya	5,750,000	Swad / Got
2	2	7		Pembangunan Musholla	46,176,000
2	2	7	2	Belanja Barang dan Jasa
				Upah Kerja	9,000,000	Gotroy
				Matriyal	26,176,000	Swadaya
				Subsidi	2,000,000	PADes
1				2	3	4
2	2	8		Pembangunan Rabat Beton	47,000,000
2	2	8	2	Belanja Barang dan Jasa	47,000,000
				Matriyal	38,000,000	Ban Prov
				Oprasional	2,000,000	Ban Prov
				Swadaya	7,000,000	Swad / Got
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2,000,000
2	3	1		Kegiatan Fasilitasi  Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	2,000,000
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	2,000,000
				Operasional Linmas	1,000,000	ADD
				Swadaya	1,000,000	Swadaya
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	234,675,600
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	1,500,000
2	4	1	2	Belanja barang dan jasa	1,500,000
				Honor Pelatih	200,000	ADD
				Konsumsi	1,000,000	ADD
				Bahan Pelatihan	300,000	ADD
2	4	2		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa	233,175,600
				Kegiatan  PKK	4,940,000
				-. Oprasional Kegiatan PKK	4,940,000	ADD
				-. Swadaya	3,000,000	Swadaya
				Pemberian PMT Balita	4,410,000
				-. PMT	4,410,000	ADD
				-. Swadaya	1,500,000	Swadaya
				Pemberian PMT Lansia	1,650,000
				-. PMT	1,650,000	ADD
				-. Swadaya	1,500,000	Swadaya
				Bantuan Kegiatan Posyandu Balita	1,920,000
				-. Kegiatan Posyandu Balita	1,920,000	ADD
				-. Swadaya	2,000,000	Swadaya
				Bantuan Kegiatan Posyandu Lansia	860,000
				-. Kegiatan Posyandu Lansia	360,000	ADD
				-. Swadaya	500,000	Swadaya
				Bantuan Kegiatan Karang Taruna	4,500,000
				-. Kegiatan Karang Taruna	1.800.000	ADD
				-. Swadaya	2.700.000	Swadaya
				Kegiatan P3 A Darma tirta	2,800,000
				-. Kegiatan P3a Darma Tirta	300,000	ADD
				-. Swadaya	2,500,000	Swadaya
1				2	3	4
				Kegiatan LKMD	1,140,000
				-. Kegiatan LKMD	1,140,000	ADD
				-. Swadaya	1,500,000	Swadaya
				Kegiatan Kelompok Tani Husodo Mulyo	14,400,000
				-. Kegiatan Kelompok Tani	11,400,000	Swadaya
				-. Subsidi	3,000,000	PADes
				Bantuan Kegiatan PAUD	2,600,000
				-. Kegiatan PAUD	600,000	ADD
				-. Swadaya	2,000,000	Swadaya
				Bantuan Kegiatan TPQ dan Madin	4,000,000
				-. Kegiatan TPQ dan Madin	2,000,000	ADD
				-. Swadaya	2,000,000	Swadaya
				Bantuan Kegiatan TK dan MI	6,400,000
				-. Kegiatan Pendidikan TK dan MI	2,400,000	ADD
				-. Swadaya	4,000,000	Swadaya
				Bantuan Kegiatan Guru Ngaji	3,400,000
				-. Kegiatan Guru Ngaji	1,400,000	ADD
				-. Swadaya	2,000,000	Swadaya
2	4	3		Kegiatan Pelestarian Seni dan Budaya
				Kegiatan 17 Agustusan	5,500,000
				-. Kegiatan Lomba	4,500,000	Swadaya
				-. Subsidi dari PADes	1,000,000	PADes
				Kegiatan Olah Raga	2,000,000
				-. Kegiatan Olah Raga	1,000,000	ADD
				-. Swadaya	1,000,000	Swadaya
				Kegiatan PHBI	30,000,000
				-. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	28,500,000	Swadaya
				-. Bantuan Kegiatan PHBI	1,500,000	ADD
				Kegiatan Merti Deso	40,410,000
				-. Kegiatan Merti Dusun	39,000,000	Swad / Got
				-. Bantuan Kegiatan Merti Dusun	1,410,000	ADD
				Kegiatan Pengajian Akhad Pon	33,000,000
				-. Pengajian Akhad Pon	30,000,000	Swadaya
				-. Subsidi	3,000,000	PADes
				Kegiatan Pengajian Jumat Paing	5,000,000
				-. Pengajian Jumat Paing	4,700,000	Swadaya
				-. Subsidi	300,000	PADes
1				2	3	4
				Kegiatan Adad Istiadat Suran	8.679.600
				-. Kegiatan Suran	4,679,600	ADD
				-. Swadaya	4,000,000	Swadaya
				Sarana Pendidikan untuk Siswa Kurang mampu yang belum tersasar program bantuan Pemerintah	9,066,000
				-. Kegiatan Pendidikan Untuk Siswa Kurang Mampu	4,066,000	ADD
				-. Swadaya	5,000,000	Swadaya
				Kegiatan Nyadran	32,000,000
				-. Kegiatan Nyadran	30,000,000	Swadaya
				-. Subsidi dari PADes	2,000,000	PADes
				Kegiatan Kesenian Hadroh	5,000,000
				-. Kegiatan Kesenian Hadroh	2,000,000	ADD
				-. Swadaya	3,000,000	Swadaya
2	5			Bidang Tak Terduga	-
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	-
2	5	1	2	Belanja Barang  dan Jasa:	-
				- Honor tim
				- Konsumsi
				- dst……………………
2	5	2		Kegiatan………………………
				JUMLAH  BELANJA	895.858.000
				SURPLUS / DEFISIT	0
3				PEMBIAYAAN	0
3	1			Penerimaan Pembiayaan	0
3	1	1		SILPA
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	0
3	1	3		Hasil Kekayaan  Desa Yang di pisahkan	0
				JUMLAH  ( RP )	0
3	2			Pengeluaran   Pembiayaan	0
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	0
3	2	2		Penyertaan Modal Desa	0
				JUMLAH ( RP )	0

Kepala Desa Bejaten
SALAFUDDIN ROFIQ